Kam. Nov 7th, 2024

Depok Lenterhukum21.com

Petugas pemadam kebakaran harus selalu siap siaga dan bisa diandalkan dalam menghadapi berbagai situasi darurat. Masyarakat sangat mengandalkan petugas damkar untuk menangani situasi yang berpotensi menimbulkan kerugian massal seperti kebakaran, bencana alam, dan penyelamatan hewan.

Namun, situasi yang terjadi saat ini jauh dari ideal. Sebuah video yang beredar menampilkan seorang petugas damkar bernama Sandi yang menjelaskan bahwa alat operasional di UPT Damkar Cimanggis, Depok, tidak berfungsi dengan baik. Hal ini menyebabkan petugas pemadam kebakaran mengalami hambatan dalam menjalankan tugas mereka.

Peralatan operasional yang kurang memadai, seperti gergaji mesin yang rusak untuk evakuasi pohon tumbang, serta armada truk dengan rem tangan yang tidak berfungsi, memperparah situasi. Kesulitan mengoperasikan kendaraan terutama saat melewati jalan menanjak menambah kompleksitas masalah yang dihadapi oleh petugas damkar.

Menurut Peraturan Daerah Kota Depok No. 10 Tahun 2023 tentang Ringkasan APBD yang diklasifikasikan menurut urusan pemerintahan daerah dan organisasi tahun 2024, anggaran untuk Unit Pelaksana Teknis Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kecamatan Cimanggis adalah sebesar Rp196.000.000.

Namun, kenyataannya belum ada upaya perbaikan atau pengadaan barang baru meskipun Sandi, sebagai petugas damkar, sudah membuat nota dinas beberapa bulan yang lalu. Hingga kini, belum ada tindak lanjut atas persoalan tersebut.

Berdasarkan rilis yang diterima redaksi pada hari Kamis (1/8/24), Ibu Silvi Sayyidatun Nisa, Pemerintah kota harus mengambil tindakan yang lebih konkret dalam menangani masalah ini. Dalam hal ini, Sekretaris Umum HMI MPO Komisariat Perjuangan UIKA menuntut:

  1. Walikota Depok harus tegas memeriksa bawahannya terkait dugaan penyelewengan anggaran operasional damkar.
  2. Inspektorat sebagai instansi yang berwenang harus sigap dalam mengawasi dugaan penggelapan anggaran perbaikan UPT Damkar Cimanggis.
  3. Memecat pejabat yang diduga melakukan korupsi di Pemerintah Kota Depok.

Perlu adanya langkah cepat dan tegas dari pemerintah kota untuk memastikan pelayanan pemadam kebakaran dapat berjalan dengan optimal demi keamanan dan keselamatan masyarakat.(Riski)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *